Perbaikan Ekosistem Pengadaan Untuk Percepatan Penyerapan Anggaran

Perbaikan Ekosistem Pengadaan Untuk Percepatan Penyerapan Anggaran

HaloBray....                                                                                                                                                      

Pada tanggal 18 Februari 2016, LKPP (Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah)...mengadakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)

Pada kesempatan tersebut disampaikan bahwa Pengadaan merupakan kunci dari penyerapan

anggaran. Hal itu nantinya akan berdampak  kepada pertumbuhan ekonomi. Agar proses pengadaan berjalan tanpa hambatan, ekosistem  pengadaan harus dibenahi.’

Untuk itu perlu ada upaya perbaikan disana sini, berikut
Komponen Ekosistem Pengadaan yang harus diperbaiki,  yaitu

1) Sistem Perencanaan

Kondisi Aktual

•      Dilakukan saat proses penjabaran APBD setelah dialokasikan dalam Perda

•      Belum semua Pengadaan di Pemda di- umumkan melalui SiRUP

Kondisi Ideal

•      Dilakukan saat pembahasan RKA SKPD

•      Semua Paket diumumkan di SiRUP setelah KUA PPAS disetujui bersama Kada dan DPRD

Solusi

•      Sinkronisasi Regulasi perencanaan pengadaan dan perencanaan anggaran

•      Revisi Peraturan Perundang-undangan, al: PP 45/2013, Permendagri 13/2006, Perpres 54/2010

2) Sistem Penganggaran

Kondisi Aktual

•      Tidak fleksibel

•      Multiyears sulit

•      Tidak mengakomodir sisa anggaran

Kondisi Ideal

Sistem Anggaran yang fleksibel Persetujuan multiyears oleh   K/L/D/I

Solusi

•      Revisi regulasi di bidang keuangan negara misalnya aturan untuk melewati tahun anggaran

3) Organisasi

Kondisi Aktual

•      Tanggung jawab sangat besar pada PPK dan pengelola pengadaan lainnya.

•      Timbulnya ketakutan pada pengelola pengadaan

•      Ketidakseimbangan risiko hukum dengan reward

Kondisi Ideal

•      Pembagian tugas yang jelas dan seimbang

•      Kepastian hukum untuk pengelola pengadaan.

•      Penghitungan insentif yang layak sesuai risiko dan prestasi

Solusi

•      Penegasan pengaturan tanggung jawab para pihak melalui Revisi PP 45/2013, Perpres 54/2010

•      Penetapan Perpres tunjangan fungsional Pengelola Pengadaan yang memadai

4) Sistem Pembayaran

Kondisi Aktual

•      Aturan pembayaran kurang antisipatif terhadap kondisi lapangan

•      Jaminan atas pembayaran masih konvensional (collateral atau uang)

•      Mekanisme pembayaran diluar prestasi kerja belum diatur

•      PP 45/2013 pasal 68 ayat (2) kurang antisipatif thd untuk belanja online melalui katalog

Kondisi Ideal

•      Sistem pembayaran yang mengakomodir pembayaran mendahului prestasi pekerjaan karena sifatnya.

•      Adanya jaminan yang bersifat lebih luas

•      Belanja online seharusnya diikuti dengan pembayaran online.

Solusi

• Penetapan mekanisme pembayaran mendahului Prestasi kerja melalui Revisi PP 45/2013 pasal 68 ayat (2)
•  Jaminan pembayaran tidak hanya berbentuk  collateral,  diperbolehkan jaminan yang tercantum dalam kontrak
• Perlu pengaturan mekanisme belanja baru untuk belanja online pemerintah

5) Sistem Perpajakan

Kondisi Aktual

•      Pengenaan Pajak PPN dan PPNBM di atas Rp. 1 juta wajib dipungut Bendahara (KMK No. 563/KMK.03/2003)

Kondisi Ideal

•      Pengenaan Pajak PPN dan PPNBM di atas Rp. 1 juta wajib dipungut Bendahara (KMK No. 563/KMK.03/2003)

Solusi

•      Mencabut KMK No.563/KMK.03/2003

•      Perlu menciptakan mekanisme baru pemungutan pajak

6) Sistem Pengendalian dan Pengawasan

Kondisi Aktual

•      Proses audit terlalu berorientasi pada kepatuhan prosedur bukan kinerja

•      Perbedaan persepsi antara Auditor dan APH terhadap proses pengadaan

•      Proses pengadaan rawan diinterupsi / intervensi oleh pengaduan masyarakat

Kondisi Ideal

•      Audit diarahkan kepada kinerja bukan prosedur

•      Penyamaan persepsi dan pemahaman semua auditor, APIP dan APH terhadap aturan PBJP

•      Adanya pemisahan yang tegas antara persoalan administrasi, perdata dan pidana dalam proses pengadaan

Solusi

•      Probity audit sejak proses perencanaan

•      Standardisasi audit PBJP

•      Sosialisasi dan lokakarya penyamaan persepsi Auditor, APIP dan APH

•      Revisi Perpres 54/2010

7) Masalah Lainnya

Kondisi Aktual

•      Wajib prakualifikasi bagi pengadaan diatas Rp. 100 milliar

•      Kontrak Lumpsum tidak diperbolehkan adanya adendum

Kondisi  Ideal

•      Semua paket pengadaan dapat menggunkan metode pascakualifikasi

•      Perubahan kontrak lumpsum diperbolehkan apabila terdapat keadaan kahar dan perubahan gambar

Solusi

•      Revisi Perpres 54/2010 dengan catatan peraturan lain yang terkait Ekosistem PBJ yang sebelumnya direvisi terlebih dahulu  atau bersamaan